Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 3

Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 3 - Pada postingan sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 2, pada kesempatan yang berbahagia ini admin kembali akan memberikan informasi terkait Massive Open Online Course (MOOC) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni : Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 3, berikut informasi selengkapnya :
 
Massive Open Online Course (MOOC) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022.
 
Kegiatan ini sepadan dengan pelatihan dasar atau prajabatan bagi CPNS. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tentang manajemen PPPK. Kompetensi PPPK yang tinggi diperlukan sejalan dengan tuntutan perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum, Tujuannya agar para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat bekerja maksimal di unit kerja masing-masing.
 
Pelatihan dasar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme.
 
 
Berikut admin bagikan soal serta jawaban Evaluasi Akademik bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :
 
 
Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 3
 
1. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali . . . . .
a)Mengedepankan kepentingan publik
b)Integritas
c)Prinsip imparsial
d)Intoleransi keberagaman (modul akuntabilitas pns hal 14)
 
2.Pejabat publik yang paling kapabel dan berwenang untuk memberikan akses informasi publik dan informasi publik adalah . . . . .
a)Pejabat Pembuat Komitmen
b)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
c)Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Instansi
d)Semua unsur aparatur dalam birokrasi (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
3.Contoh perilaku PNS yang diharapkan berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah adalah sebagai berikut, kecuali . . . . .
a)PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia
b)PNS menyebarkan informasi pemerintahan yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
d)PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan
 
4.Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Disiplin PNS (didalamnya terdapat pengaturan seperti kewajiban, larangan dan hukuman disiplin PNS), diatur dalam . . . . .
a)Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 = Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
b)Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
c)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (modul etika publik hal.50)
d)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010
 
5.Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut, kecuali . . . . .
a)Kepentingan (modul akuntabilitas hal.24)
b)Kepemimpinan
c)Keseimbangan
d)Transparansi
 
 
6.Responsibilitas terbagi atas dua aspek, yaitu . . . . .
a)Responsibilitas perseorangan dan stakeholder
b)Â Responsibilitas institusi dan stakeholder
c)Responsibilitas perseorangan dan institusi (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
d)Responsibilitas stakeholder dan publik
 
7.Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu . . . . .
a)Laporan Perencanaan Instansi Pemerintah
b)Laporan Desain Tata Kelola dan Kelembagaan Instansi Pemerintah
c)Laporan Roadmap Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
d)Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
8.Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah . . . . .
a)Waktu berdirinya yang hampir bersamaan
b)Adanya kesadaran tentang arti pentingya berpolitik
c)Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
d)Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda
 
9.Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah . . . . .
a)Dewi Sartika
b)Christina Marthatiahahu
c)Cut Nyak Dien
d)R.A. Kartini (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
10.Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan . . . . .
a)Nasionalisme (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
b)Marxisme
c)Sosialisme
d)Otoriterisme
 
 
11. Contoh dari keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap individu adalah kesiapan membuka diri dengan lingkungan yang ditandai oleh . . . . .
a)persamaan derajat
b)tekonologi komunikasi
c)rasa toleransi (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
d)kepentingan setiap orang
 
12.Berikut ini pengertian proses perumusan proposal kebijakan, yakni kegiatan . . . . .
a)Menyusun dan membuatkan serangkaian jadwal pemerintah untuk mengatasi problem tertentu (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
b)Melegitimasi kebijakan definitif
c)Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik menurut skala prioritas secara politis
d)Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan problem public
 
13.Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah . . . . .
a)Penentu kebijakan luar negeri.
b)Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
c)Membuka korelasi perdagangan negara dengan negara lain.
d)Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
14. Sejarah ketuhanan dalam rumusan Pancasila begitu alot dalam pembahasannya, bahkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUKI pernah berinisiatif membentuk panitia 9 (Sembilan), untuk menyusun Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945. Panitia Sembilan itu adalah . . . . .
a)Panitia yang terdiri atas 4 golongan kebangsaan dan 5 golongan Islam
b)Panitia yang terdiri atas 5 golongan kebangsaan dan 4 golongan Islam (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)Panitia yang terdiri atas 3 golongan kebangsaan dan 6 golongan Islam
d)Panitia yang terdiri atas 6 golongan kebangsaan dan 3 golongan Islam
 
15.Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indocina 3 adalah . . . . .
a)menjadi wakil PBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAET
b)menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting (JIM) (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekacauan di Kamboja
d)mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang menginvasi Kamboja
 
 
16.Berikut merupakan contoh pelanggaran integritas dan etika publik dalam lingkungan kerja . . . . .
a)Menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat hari raya
b)Menitip tanda tangan kehadirankepada rekan sekerja
c)Menerima hadiah atau cindera mata saat melaksanakan tugas
d)semua jawaban benar (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
17.Tindakan yang tidak termasuk kategori whistle blower adalah, KECUALI . . . . .
a)Membocorkan soal ujian masuk CPNS
b)Memberikan informasi pembebasan lahan khusus kepada kelompok/keluarga
c)Melaporkan informasi rahasia dalam laporan keuangan
d)Mengadukan pelaku pelanggaran etika kepada komite etika (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
18.Perilaku yang dapat menjadi teladan penegakan etika dan integritas publik yang paling tepat adalah . . . . .
a)Kebocoran soal ujian nasional
b)Menjadi pengguna narkoba dan berjudi
c)Nepotisme dalam penerimaan CPNS
d)Penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
19.Pengertian Kode Etik adalah . . . . .
a)aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan- ketentuan tak tertulis
b)aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok umum, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan- ketentuan tertulis
c)aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok umum, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan- ketentuan tak tertulis
d)aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan- ketentuan tertulis (modul etika publik hal.10 )
 
20.Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Pernyataan ini mengandung makna . . . . .
a)kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan (modul etika publik hal.32)
b)kekuatan pemilik kekuasaan
c)keberanian yang memegang kekuasaan
d)keandalan dalam melaksanakan kekuasaan
 
 
21.Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan . . . . .
a)norma etika maupun norma hukum (modul etika publik hal.32)
b)norma susila dan norma kesantunan
c)norma adat dan kebiasaan
d)norma moral dan norma spiritual
 
22.Untuk menampilkan kinerja aparatur yang memiliki komitmen kuat terhadap mutu dapat dilakukan melalui proses . . . . .
a)Revolusi birokrasi layanan
b)Evolusi birokrasi layanan
c)Revolusi inovasi layanan (modul komitmen mutu hal 168)
d)Evolusi inovasi layanan
 
23.Berikut adalah cara-cara untuk berinovasi, kecuali . . . . .
a)Dengan cara penemuan
b)Dengan cara sintesis
c)Dengan cara duplikasi
d)Dengan cara sinergis (modul komitmen mutu hal 143)
 
24.Produktivitas kerja yang berbasis kreativitas diarahkan untuk menciptakan . . . . .
a)Kepuasan pelanggan (modul komitmen mutu hal 140)
b)Efisiensi dan efektivitas
c)Kesempurnaan pelayanan
d)Keunggulan Mutu
 
25.Inovasi muncul karena adanya dorongan . . . . .
a)Kebutuhan organisasi untuk meningkatkan produktivitas
b)Kebutuhan organisasi untuk menghemat sumberdaya
c)Kebutuhan organisasi menciptakan terobosan
d)Kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan (modul komitmen mutu hal 14)
 
 
26.Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah sebagai berikut, kecuali . . . . .
a)Mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan
b)Menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan
c)Menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah
d)Meningkatkan citra dan kesejahteraan pelanggan = meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan (modul komitmen mutu hal 170)
 
27.Yang bukan merupakan kendala dalam mengembangkan karya kreatif adalah . . . . .
a)Pelecehan atau bahkan penolakan
b)Ketiadaan infrastruktur
c)Tidak ada dukungan dari pimpinan
d)Kurangnya sumberdaya manusia yang handal (modul komitmen mutu hal 153)
 
28.Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi:
a)Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw) 
b)Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi;
c)Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi
d)Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi
 
29.Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; bentuk korupsi seperti itu dinamakan . . . . .
a)Kerugian keuangan negara
b)Suap menyuap
c)Penggelapan Jabatan (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
d)Gratifikasi
 
30.Membangun sistem integritas memerlukan upaya dari berbagai komponen bangsa. Dalam membangun sistem integritas organisasi, peran tunas integritas sangat diperlukan; Peran yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut, kecuali:
a)Berjuang untuk memastikan terciptanya integritas dalam kehidupan sehari-hari,
b)Mengupayakan agar pemimpin berlaku adil terhadap karyawan (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)Mengupayakan agar integritas menjadi budaya,
d)Mengupayakan agar integritas hadir dalam kehidupan keluarga, dan berusaha menjadikan organisasinya memiliki corporate culture.
 
 
31.Keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang, tindakannya sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum dan tidak mendzalimi kepentingan umum. Juga mencerminkan ketepatan dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas/mutu pekerjaannya, disebut . . . . .
a)Komitmen Mutu
b)Integritas (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)Spritual Accountability
d)Akuntabilitas
 
32.Ada berbagai teknik internalisasi nilai-nilai ke dalam diri setiap ASN. Salah satu tekniknya adalah mendengarkan atau berdialog dengan hati nurani. Teknik tersebut kita sebut dengan . . . . .
a)Re-Framing Culture
b)Seeding of Integrity
c)Multi Protection of Integrity (youtube)
d)Simbolisasi
 
33. Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri (auto sugesti) atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut . . . . .
a)Simbolisasi
b)Change Belief (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)Dis-asosiasi
d)MASAURA
 
34. Berikuti ini yang bukan kelompok jabatan dalam PNS adalah . . . . .
a)Jabatan Pimpinan Tinggi
b)Jabatan Fungsional
c)Jabatan Administrasi
d)Jabatan Struktural (modul manajemen asn hal 24) hal 25
 
35. PNS dapat berpindah antar dan antara kelompok jabatan berdasarkan kepada . . . . .
a)Kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja (modul manajemen ASN hal 10) 26
b)Kompetensi, kualifikasi dan permintaan pimpinan
c)Penilaian kinerja, keinginan pimpinan dan Kualifikasi
d)Penilaian kinerja, kompetensi dan keinginan pimpinan
 
 
36. Selain dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, pengembangan karier PNS dilakukan juga dengan mempertimbangkan hal berikut . . . . .
a)Integritas dan moralitas (modul manajemen ASN hal 27)
b)Integritas dan komunikasi
c)Komunikasi dan moralitas
d)Komunikasi dan kerjasama
 
37. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu . . . . .
a)Sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
b)Setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan
c)Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
d)Dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik
 
38. Pengembangan kompetensi PNS dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Yang termasuk pengembangan kompetensi yang dilakukan di luar kelas adalah . . . . .
a)pelatihan fungsional
b)penataran
c)magang (modul manajemen ASN hal 29)
d)sosialisasi
 
39. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi
Yang perlu diperhatikan oleh Instansi dalam pengembangan kompetensi pegawainya antara lain, kecuali . . . . .
a)Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier
b)Pengembangan kompetensi dilakukan atas permintaan individual pegawai sebelum dianalisis terlebih dahulu (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang
d)Pengembangan kompetensi tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan setiap instansi
 
40. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali . . . . .
a)Tidak adanya suap
b)Tersedianya Standard Operating Procedures (SOP)
c)Kemudahan masyarakat melakukan pengaduan
d)Tersedianya pagu anggaran (WOG hal 2)
 
41. Pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut dengan . . . . .
a)Pelayanan yang Bersifat Adminisitratif
b)Pelayanan Jasa
c)Pelayanan Barang
d)Pelayanan Regulatif (modul WOG Hal 8)
 
42. Praktek WoG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan, misalnya melalui . . . . .
a)E-KTP
b)PTSP (modul WOG Hal 34)
c)Posyandu
d)SIM Keliling
 
43. Pendekatan WoG dengan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda, menghadapi kendala dalam hal . . . . .
a)Kapasitas SDM dan institusi (modul WOG Hal. 34)
b)Nilai dan budaya organisasi
c)Kepemimpinan
d)Pendanaan
 
44. UUD 1945 mengatur Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan mengacu ketentuan pada pasal . . . . .
a)Pasal 18A (modul WOG Hal. 51)
b)Pasal 20A
c)Pasal 22A
d)Pasal 25 A
 
45. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian Otonomi Daerah, berdasarkan . . . . .
a)Asas Dekonsentrasi
b)Asas Tugas Pembantuan
c)Asas Desentralisasi (modul WOG Hal. 51)
d)Asas keterbukaan
 
 
46. Disebut dengan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara membatasi ruang gerak individu agar tidak merugikan individu yang lain . . . . .
a)protective regulatory policy (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
b)competitive regulatory policy
c)non-excludable policy
d)non-rivalry policy
 
47. Berikut adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali . . . . .
a)Perencanaan
b)Pelaksanaan
c)Evaluasi
d)Penganggaran (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
48. Seorang ASN harus mengetahui dan menguasai etiket bertamu dan menerima tamu pada jam kerja. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, kecuali . . . . .
a)Membuat janji bertemu
b)Konfirmasi ulang sebelum bertemu
c)cek tempat pertamuan
d)berpenampilan berlebihan (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
 
49. Berikut unsur penting dalam pelayanan publik, kecuali . . . . .
a)organisasi penyelenggara pelayanan publik
b)penerima layanan
c)bentuk layanan (modul pelayanan publik hal 19)
d)kepuasaan pelanggan
 
50. Berikut adalah ciri masalah-masalah yang berada pada sektor public, kecuali . . . . .
a)Masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat yang mengenai orang yang secara tidak langsung terlibat
b)Masalah yang mempunyai akibat yang terbatas , atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung (https://youtu.be/mUIYnzwP7kw)
c)Isu dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu berada dalam judikasi kewenangan pemerintah
d)Masalah yang paling mendapat perhatian pemerintah
 
 
 
Bagi rekan-rekan yang membutuhkan Jawabannya, silahkan unduh file-nya melalui link dibawah ini :

• Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 PAKET 3

 
 
Demikian yang dapat admin sampaikan terkait informasi Massive Open Online Course (MOOC) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni : Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 3, semoga bermanfaat . . .*)

Berbagi :