Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 2

Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 2 - Pada postingan sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 1, pada kesempatan yang berbahagia ini admin kembali akan memberikan informasi terkait Massive Open Online Course (MOOC) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni : Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 2, berikut informasi selengkapnya :
 
Massive Open Online Course (MOOC) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022.
 
Kegiatan ini sepadan dengan pelatihan dasar atau prajabatan bagi CPNS. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tentang manajemen PPPK. Kompetensi PPPK yang tinggi diperlukan sejalan dengan tuntutan perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum, Tujuannya agar para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat bekerja maksimal di unit kerja masing-masing.
 
Pelatihan dasar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme.
 
 
Berikut admin bagikan soal serta jawaban Evaluasi Akademik bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :
 

Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 2

1. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingakatan terendah akuntabilitas yaitu . . . . .
a.Akuntabilitas personal (Modul : Akuntabilitas pdf hal. 14)
b.Akuntabilitas kelompok
c.Akuntabilitas stakeholder
d.Akuntabilitas organisasi
 
2. Berikut ini merupakan contoh         stakeholder (pihak terkait) eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali . . . . .
a.Pembayar pajak
b.Pengguna layanan
c.Petugas administrasi perizinan (Modul : Akuntabilitas pdf hal 16)
d.Masyarakat umum
 
3. Salah satu ciri pribadi yang akuntabel adalah . . . . .
a.Menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah  (Modul : Akuntabilitas pdf hal 15)
b.Mencari keuntungan pribadi dari setiap kegiatan yang dilakukan
c.Mencari perhatian pimpinan untuk memperoleh kesempatan promosi jabatan
d.Melakukan tindakan indisipliner tanpa diketahui
 
4. Fungsi akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuaasaan menurut Bovens (2014) disebut juga sebagai . . . . .
a.Peran demokrasi
b.Peran konstitusional (Modul : Akuntabilitas pdf hal 17)
c.Peran belajar
d.Peran evaluatif
 
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D), dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D), merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di indonesia pada aspek apa . . . . .
a.Perencanaan strategis (Modul : Akuntabilitas pdf hal 21)
b.Alokasi anggaran
c.Kontrak kinerja
d.Laporan kinerja
 
 
6. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan integritas institusi dengan tujuan sebagai berikut, kecuali . . . . .
a.Meningkatkan kepercayaan publik atau stakeholders
b.Meningkatkan kualitas kerja individu maupun institusi
c.Menciptakan lingkungan kerja yang hipokritas (Modul : Akuntabilitas pdf hal 23)
d.Meminimalisir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
 
7. Akuntabilitas merupakan kontrak antara antara dua belah pihak yang memiliki ciri sebagai berikut, kecuali . . . . .
a.Akuntabilitas eksternal
b.Akuntabilitas interaksi
c.Hubungan kekuasaan struktural
d.Hubungan internal (Modul : Akuntabilitas pdf hal 13)
 
8. Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah
a.Dewi Sartika
b.Christina Marthatiahahu
c.Cut Nyak Dien
d.R.A. Kartini (Sumber : Google keyword pergerakan kaum wanita)
 
9. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya
a.Sarekat lslam
b.Budi Utomo (Modul : Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara pdf hal 70)
c.Taman Siswa
d.lndische parte
 
10. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan . . . . .
a.Nasionalisme (Sumber : Google keyword pengertian Nasionalisme)
b.Marxisme
c.Sosialisme
d.Otoriterisme
 
 
11. Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah . . . . .
a.Relevansi (Modul : pelayanan publik hal 99)
b.Validitas
c.Daya guna
d.Objektivitas
 
12. Salah satu cara usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk dilakukan dengan . . . . .
a.Menggalakan hubungan dagang dengan daerah lain (Sumber : brainly.co.id)
b.Membentuk organisasi sesama warga daerah
c.Mengadakan pertukaran kebudayaan dengan negara lain
d.Menjalankan program transmigrasi dan pembaharuan
 
13. Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indocina 3 adalah . . . . .
a.Menjadi wakil PBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAET
b.Menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting (JIM) (Sumber : youtu.be/r7i3Svx-85c)
c.Mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekacauan di Kamboja
d.Mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang menginvasi Kamboja
 
14. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, KECUALI . . . . .
a.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Modul : Manajemen ASN pdf hal 14)
b.Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
c.Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
d.Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
 
15. Dalam Reformasi Birokrasi ada delapan area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia antara lain adalah . . . . .
a.Manajemen Perubahan (Sumber : etika publik hal 20)
b.Manajemen Bisnis
c.Manajemen Organisasi
d.Manajemen Keuangan
 
 
16. Public servants must be both moral philosophers and moral activists, which would require: first, an understanding of, and belief in, regime values, and second, asens of extensive benevolence for the people of the nation merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayan publik dari . . . . .
a.Frederickson dan Hart (Modul : Etika publik pdf hal 26-27)
b.Ricocur
c.Imanuel Kantz
d. Collins Cobuild
 
17. Berdasarkan sejarah legitimasi kekuasaan dapat bersumber dari :
1. Legitimasi religi
2. Legitimasi sosiologis
3. Legitimasi etis
a.Hanya 1 dan 2 yang benar
b.Hanya 1 dan 3 yang benar
c.Hanya 2 dan 3 yang benar
d.1, 2, dan 3 benar (Modul : Etika public pdf hal 31-32)
 
18. Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai . . . . .
a.Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi (Modul : Etika Publik pdf hal 11)
b.Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual
c.Layanan publik yang berkualitas dan relevan
d.Membentuk integritas pelayanan publik
 
19. Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan:
a.Norma etika maupun norma hukum (Modul : Etika Publik pdf hal 25)
b.Norma susila dan norma kesantunan
c.Norma adat dan kebiasaan
d.Norma moral dan norma spiritual
 
20. Salah satu azas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut, KECUALI . . . . .
a.Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan
b.Pengkajian tentang prioritas nilai
c.Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral (good ends never justify immoral means)
d.Fokus pada capaian hasil bukan pada proses (Sumber : etika publik hal 43)
 
 
21. Berikut adalah kriteria pengukuran impelentasi Total Quality Management, kecuali:
a.Kesadaran dan orientasi pada mutu
b.Kualitas produk barang dan jasa (Modul : Komitmen Mutu pdf hal 29)
c.Desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat
d.Penerapan secara menyeluruh
 
22. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan:
a.Meningkatkan kesejahteraan
b.Kepercayaan publik kepada pemerintah (Modul : Komitmen Mutu pdf hal 131)
c.Penghargaan publik kepada pemerintah
d.Pemerataan pembangunan
 
23. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut, kecuali . . . . .
a.Mengintegrasikan layanan
b.Desentralisasi pelayanan
c.Memanfaatkan kemitraan
d.Mengoptimalkan sumberdaya (Sumber : komitmen mutu hal 128)
 
24. Budaya mutu merupakan:
a.Perilaku efektif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
b.Perilaku yang inovatif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
c.Perilaku sesuai dengan slogan dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan (Sumber : komitmen mutu hal 129)
d.Perilaku yang harmonis dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
 
25. Motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja, bersumber dari . . . . .
a.Kompetensi, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan
b.Kesadaran diri akan tanggung jawab, kompetensi, pengalaman dan kebutuhan
c.Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang dan kebutuhan
d.Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan (Sumber : komitmen mutu hal 81)
 
 
26. Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik dimulai dengan . . . . .
a.Menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi (Modul Komitmen Mutu Pdf hal. 79)
b.Menyediakan fasilitas yang memadai
c.Memberikan contoh dan keteladanan
d.Menciptakan lingkungan yang kondusif
 
27. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai . . . . .
a.Kerugian keuangan negara
b.Penyuapan
c.Gratifikasi (Modul Anti Korupsi Pdf hal. 26)
d.Perbuatan curang
 
28. Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:
a.Jujur
b.Peduli
c.Simpati (Modul Anti Korupsi Pdf hal. 58)
d.Mandiri
 
29. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai . . . . .
a.Pemerasan (Modul 2.5.2 Anti Korupsi hal. 11 (video 2)
b.Gratifikasi
c.Benturan kepentingan dalam pengadaan
d.Perbuatan curang
 
30. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikan . . . . .
a.Kerugian Keuangan Negara
b.Perbuatan curang
c.Penyuapan (Modul 2.5.2 Anti Korupsi hal. 11 (video 2)
d.Gratifikasi
 
 
31. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability . . . . .
a.Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil terbaik
b.Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya  dengan basis atau mayoritas beragama lainnya (Modul 2.5.1 Anti Korupsi Pdf hal 28) 
c.Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidupnya harus dipertanggung jawabkan
d.Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati- hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya
 
32. Terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi, dari pernyataan dibawah ini, manakah yang tidak tepat . . . . .
a.Menentukan skala prioritas atau mendapatkan nilai-nilai anti korupsi yang paling inti akan memudahkan untuk implementasinya
b.Jika nilai-nilai inti telah dilaksanakan maka nilai-nilai anti korupsi lainnya akan sekaligus telah dilaksanakan pula
c.9 nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan  (Modul Anti Korupsi Pdf hal. 58-59)
d.Memutuskan 3 nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan akan membuat proses internalisasinya lebih terfokus
 
33. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan . . . . .
a.Manajemen ASN (Modul Manajemen ASN Pdf hal 15)
b.Seleksi ASN
c.Profesi ASN
d.Perjanjian kerja ASN
 
34. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu . . . . .
a.Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional
c.Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
d.Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN (Modul Manajemen ASN Pdf hal 8)
 
35. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang adalah . . . . .
a.PPPK
b.PNS
c.ASN (Modul Manajemen ASN Pdf hal 6)
d.Honorer
 
 
36. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang- undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan:
a.Kebijakan publik
b.Pelayanan publik (Modul Manajemen ASN Pdf hal 8)
c.Standar pelayanan
d. Standar Operasional Prosedur
 
37. Berikut ini yang bukan merupakan strategi manajemen ASN dalam menerjemahkan konsep sistem merit adalah . . . . .
a.Open recruitment
b.Talent management
c.Fair assessment
d.Spoil system (Modul Manajemen ASN Pdf hal 20)
 
 
38. Saat ini masih terdapat instansi pemerintah yang melakukan promosi bagi pegawainya dengan praktek spoil system. Berikut ini merupakan bentuk dari spoil system, kecuali . . . . .
a.Memilih berdasarkan afisiliasi politik
b.Menggunakan tools assessment tertentu (Modul Manajemen ASN Pdf hal 20)
c.Memberikan promosi tanpa indikator yang jelas
d.Kurang jelasnya akses informasi mengenai promosi
 
39. Salah satu Negara pionir dalam memperkenalkan joined-up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan adalah . . . . .
a.Amerika Serikat
b.Inggris (Modul Whole Of Goverment Pdf hal 42)
c.Perancis
d.Australia
 
40. Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara . . . . .
a.Kontinental
b.Persemakmuran
c.Anglo Saxon (Modul Whole Of Goverment Pdf hal 16)
d.Federasi
 
41. Ide WoG dalam mengintegrasikan sektor- sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik . . . . .
a.Barack Obama
b.Tony Blair (Modul Whole Of Goverment Pdf hal 16)
c.Angelia Merkel
d.Kevin Rudd
 
42. Di Australia, WoG dimotori oleh Australian Public Service (APS) dalam laporannya berjudul . . . . .
a.Connecting Government (Modul Whole Of Goverment Pdf hal 17)
b.Joint Up Government
c.Integrated Government
d.Good Government
 
43. Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat, secara kontinum mulai dari yang partial (soft) sampai dengan penuh (full) adalah sebagai berikut:
a.Koordinasi, Integrasi, Kedekatan dan pelibatan (Modul Whole Of Goverment Pdf hal 42)
b.Koordinasi, Kedekatan dan pelibatan, Integrasi
c.Integrasi, Kedekatan dan pelibatan, Koordinasi
d.Kedekatan dan pelibatan, Koordinasi, Integrasi
 
45. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali . . . . .
a.Kecukupan anggaran
b.Kualitas organisasi penyelenggara
c.Masyarakat (Modul Pelayanan Publik Pdf hal. 13)
d.Birokrat
 
 
46. Berikut adalah makna dari "service"menurut Christoper H Lovelock, kecuali . . . . .
a.Tidak berwujud
b.Berlangsung sesaat
c.Ada bentuk yang dapat dimiliki (Modul Pelayanan Publik Pdf hal. 17)
d.Dapat dirasakan
 
47. Berikut unsur penting dalam pelayanan publik, kecuali . . . . .
a.Organisasi penyelenggara pelayanan publik
b.Penerima layanan
c.Bentuk layanan (Modul Pelayanan Publik Pdf hal. 18-19)
d.Kepuasan pelanggan
 
48. Berikut adalah bentuk nyata dari sikap respectful seorang ASN, kecuali . . . . .
a.Mematuhi perintah atasan dan tidak suka membantah
b.Menghargai pendapat dan usul pengguna jasa
c.Seorang atasan hendaknya juga mau mendengar pendapat bawahan
d.Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa (Modul Pelayanan Publik Pdf hal. 87)
 
49. Berikut adalah bentuk nyata dari sikap attentive seorang ASN, kecuali . . . . .
a.Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa
b.Memperhatikan pengguna jasa
c.Seorang atasan hendaknya memperhatikan kondisi ASN
d.Membantu pengguna jasa yang kesulitan (Modul Pelayanan Publik Pdf hal. 87)
 
50. Tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dapat dilakukan melalui kebijakan yang berupa edukasi dengan memberikan informasi kepada publik melalui program atau kegiatan formal. Misalnya untuk menurunkan jumlah perokok di kalangan remaja, berikut ini yang merupakan alternatif kebijakan yang berupa edukasi adalah . . . . .
a.Pemberian label bahaya rokok pada bungkus rokok (Sumber : Google keyword edukasi rokok)
b.Menaikkan cukai rokok
c.Membuat larangan merokok di sekolah
d.Membuat Batasan usia pembeli rokok di tempat penjalan rokok


Bagi rekan-rekan yang membutuhkan Jawabannya, silahkan unduh file-nya melalui link dibawah ini :

• Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 PAKET 2

 
 
Demikian yang dapat admin sampaikan terkait informasi Massive Open Online Course (MOOC) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni : Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 2, semoga bermanfaat . . .*)

Berbagi :